TERNATE, Jhazira — Sekretaris DPKAD Provinsi Maluku Utara, Suryani Antarani, kembali jadi sorotan. Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Malut mendesak Kejaksaan Tinggi dan Polda segera memanggil serta memeriksa Suryani atas dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp19,8 miliar saat menjabat sebagai Kepala BPKAD Morotai.
Aksi unjuk rasa digelar KPK Malut di depan Kantor Kejati Malut pada Senin (19/5/2025). Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Alimun Nasrun mengungkap dugaan penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan pemborosan anggaran, terutama dalam belanja makan minum.
“Anggaran makan minum di BPKAD Morotai tahun 2023 sebesar Rp2,8 miliar, naik menjadi Rp3,5 miliar di 2024. Totalnya Rp6,3 miliar hanya untuk konsumsi. Ini patut dicurigai,” tegas Alimun.
Ia menyebut, pengelolaan anggaran selama dua tahun tersebut tidak hanya janggal dari sisi nominal, tapi juga bermasalah dalam realisasi fisik kegiatan di lapangan. KPK Malut menilai Suryani sebagai aktor kunci yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Jangan biarkan dugaan korupsi ini menguap. Penegak hukum harus bergerak cepat,” ujar Alimun.
KPK Malut menuntut proses hukum dilakukan secara terbuka dan menyeluruh agar publik melihat keseriusan Kejati dan Polda dalam memberantas dugaan korupsi di daerah.
