TERNATE, Jhazirah – Forum Kepala Daerah (Kada) se-Maluku Utara menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, meskipun daerah ini mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Forum yang digelar oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara ini berlangsung di Hotel Bela, Ternate, Selasa (17/12/2025), dengan Kepala Bappeda Malut, Sarmin S. Adam, bertindak sebagai moderator.
Dalam arahannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi harus dibaca secara komprehensif, tidak sekadar pada angka statistik, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sherly memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada kuartal III 2025 mencapai 39,1 persen, jauh melampaui target dalam RPJMD. Kontribusi terbesar datang dari tiga kabupaten yang mencatat pertumbuhan ekonomi antara 50 hingga 70 persen. Bahkan, Kabupaten Halmahera Tengah memperoleh apresiasi nasional sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.
Meski demikian, Sherly menekankan masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tingkat kemiskinan provinsi saat ini berada di 5,8 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,5 persen, dengan target turun menjadi 4 persen pada 2026. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara masih berada di angka 72 dan perlu ditingkatkan secara merata.
Forum Kada juga menyoroti sektor pendidikan. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan Rp31 miliar dana BOSDA untuk menggratiskan uang komite SMA. Sherly meminta masyarakat melapor apabila masih ditemukan pungutan di sekolah.
“Tahun ini kita menerima Rp92 miliar untuk revitalisasi sekolah, dan 72 sekolah telah disetujui bantuan pusat pada 2026. Namun data harus jujur, karena kalau tidak, justru kita tidak akan mendapat bantuan,” tegasnya.
Isu ketepatan data kemiskinan turut menjadi perhatian serius. Sherly mengungkapkan, rendahnya akurasi data menyebabkan realisasi program beasiswa provinsi belum optimal. Dari target 1.000 mahasiswa pada 2025, baru 540 mahasiswa yang terealisasi karena banyak warga miskin belum masuk dalam desil 1 hingga 4.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sepakat melakukan pemadanan data antara Dukcapil dan BPS sebagai dasar kebijakan tahun 2026.
Forum ini dihadiri oleh para bupati dan wali kota, baik secara langsung maupun daring, di antaranya Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, serta kepala daerah lainnya yang hadir secara virtual.
