RSUD Chassan Boesoirie Diduga Batasi Taksi Online, Warga: Rumah Sakit Bukan Terminal

TERNATE, Jhazirah – Dugaan pembatasan layanan taksi online di lingkungan RSUD Chassan Boesoirie Ternate menuai kritik dari warga. Arief, salah satu warga Kota Ternate, mengaku mengalami langsung pelarangan pemesanan transportasi daring saat berada di area rumah sakit yang dikelola Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kejadian itu berlangsung pada Selasa, 27 Januari 2026, sekitar pukul 09.47 WIT, ketika Arief berada di lobi rumah sakit usai mendampingi anaknya yang dirawat semalam.

Menurut Arief, setelah memesan Grab melalui aplikasi, ia didatangi seorang pengemudi oto pangkalan yang secara tegas menyatakan bahwa taksi online tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan rumah sakit.

“Dengan nada tidak senang, dia bilang Grab tidak bisa masuk di sini karena ada pangkalan. Saya disuruh jalan kaki ke depan jalan kalau mau naik Grab,” kata Arief.

Arief menilai sikap tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga mencederai prinsip pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa rumah sakit adalah fasilitas kesehatan dan objek vital, bukan wilayah eksklusif angkutan tertentu.

“Warga datang ke rumah sakit untuk berobat, bukan untuk dipaksa memilih moda transportasi. Rumah sakit bukan terminal penumpang,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa area parkir RSUD Chassan Boesoirie didominasi kendaraan oto pangkalan, bahkan sejumlah pengemudi terlihat aktif menawarkan jasa kepada pasien dan keluarga pasien di lobi rumah sakit.

Untuk mencari kepastian, Arief mengonfirmasi langsung kepada petugas Satpol PP yang berjaga. Namun, jawaban yang diperolehnya justru memperkuat dugaan tidak adanya dasar hukum yang jelas.

“Petugas bilang di sini ada pangkalan. Tapi saat saya tanya aturan tertulisnya, mereka bilang tidak tahu,” ungkapnya.

Arief menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan ditujukan untuk menyingkirkan angkutan pangkalan, melainkan menuntut keadilan dan kebebasan warga dalam memilih layanan transportasi, terutama di fasilitas publik milik pemerintah.

“Bagi saya tidak masalah ada oto pangkalan. Tapi jangan membatasi hak warga untuk memilih. Pelayanan publik harus adil dan tidak diskriminatif,” tegasnya.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan manajemen RSUD Chassan Boesoirie agar segera turun tangan dan memperjelas regulasi, agar tidak terjadi pembiaran praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Kalau ada aturan, buka secara transparan. Kalau tidak ada, hentikan praktik ini. Rumah sakit tidak boleh diperlakukan seperti wilayah eksklusif,” pungkas Arief.

Sampai berita ini diturunkan, pihak RSUD Chassan Boesoirie dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pembatasan layanan taksi online di area rumah sakit.