Baru 9 dari 95 OPD Malut Input SIRUP, BPBJ Ingatkan Dampak ke Lelang

SOFIFI, Jhazirah – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi persoalan serius dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa. Hingga Senin (26/1/2026), baru sembilan dari total 95 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang mengunggah data ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menegaskan kondisi ini menjadi perhatian serius karena SIRUP merupakan pintu awal seluruh proses pengadaan.

“Dari 95 instansi termasuk UPT, baru sekitar sembilan OPD yang menginput SIRUP sampai hari ini,” ujar Hairil saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Sembilan OPD tersebut terdiri dari lima dinas, dua biro, dan dua rumah sakit, yakni Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, RSUD Hasan Boesoerie, serta Rumah Sakit Jiwa.

Hairil menjelaskan, keterlambatan sebagian OPD disebabkan belum ditetapkannya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), baik pelaksana tugas maupun definitif, terutama pada empat OPD yang pejabatnya masih dinonaktifkan. Namun demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan.

“OPD yang belum punya KPA tetap bisa menggunakan akun lama sementara. Yang penting SIRUP diinput dulu,” tegasnya.

Dari sembilan OPD yang telah menginput, total nilai rencana pengadaan tercatat mencapai Rp 728.782.744.310.

Pemprov Maluku Utara sendiri telah menetapkan batas akhir penginputan SIRUP hingga 28 Februari 2026, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025, lebih cepat dari tenggat Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK pada 31 Maret.

“Kalau lewat dari 31 Maret, nilai MCP KPK kita tidak akan naik,” kata Hairil.

Ia menambahkan, sebelumnya proses penginputan terkendala karena Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum terkunci. Namun saat ini data sudah dapat ditarik otomatis, sehingga tidak ada lagi alasan keterlambatan.

Hairil mengingatkan, keterlambatan input SIRUP akan berdampak langsung pada proses lelang. “Kalau SIRUP belum diinput, data tidak bisa ditarik ke LPSE, dan lelang tidak bisa dilakukan,” tegasnya.