Manuver Pengembalian Tunjangan DPRD Malut Menguatkan Dugaan Pelanggaran Hukum

TERNATE, Jhazirah- Menguatnya isu pengembalian tunjangan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 justru memunculkan pertanyaan serius terkait legalitas kebijakan tunjangan tersebut. Di tengah penanganan dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, langkah ini dinilai sebagai sinyal adanya masalah hukum yang tidak sederhana.

Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, seorang pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara disebut-sebut tengah menggalang kesepakatan dengan anggota DPRD Malut periode 2019–2024 untuk mengembalikan tunjangan yang telah diterima. Upaya ini diduga berkaitan erat dengan perkembangan penanganan perkara di Kejati Malut.

Informasi tersebut dibenarkan oleh salah satu pejabat Pemprov Malut.

“Iya, benar,” katanya singkat saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Kejati Malut menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD Malut terus berjalan dan tidak akan dihentikan. Bahkan, kejaksaan telah melibatkan ahli untuk memperkuat analisis hukum sebelum menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

Aspidsus Kejati Malut, Fajar Haryowimbuko, menegaskan bahwa institusinya berkomitmen menuntaskan kasus ini.

“Kami tidak main-main. Kasus ini tidak ada yang mau dihentikan. Dalam waktu dekat akan naik ke tahap penyidikan,” tegasnya.

Dalam perspektif hukum pidana, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus perbuatan pidana. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku.

Artinya, meskipun tunjangan dikembalikan, apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau kelalaian yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan, baik kepada penerima manfaat maupun pihak yang berperan dalam penetapan kebijakan.

Lebih jauh, langkah pengembalian tunjangan di tengah proses hukum justru dapat dimaknai sebagai indikasi awal adanya kesadaran atas kekeliruan kebijakan, sekaligus menjadi bahan penguat bagi penyidik Kejati Malut dalam membangun konstruksi perkara.

Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Maluku Utara. Publik menaruh harapan besar agar Kejati Malut menuntaskan perkara ini secara transparan, objektif, dan menyentuh seluruh pihak yang terlibat, tanpa kecuali.