Ternate, Jhazira — Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan, Puskesmas Kalumpang justru dililit ironi. Obat-obatan langka, sementara yang tersedia justru mendekati masa kedaluwarsa. Sebuah realitas pahit yang menambah beban pasien dan tenaga kesehatan.
Situasi ini mencuat ke publik usai inspeksi mendadak Anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi Ibrahim, ke Puskesmas Kalumpang, Rabu (28/5/2025). Ia menyatakan prihatin setelah melihat langsung kondisi apotek yang hampir kosong, dan laporan nilai anggaran belanja obat yang anjlok drastis dari Rp24 juta menjadi hanya Rp6,3 juta.
“Saya turun karena dapat keluhan dari warga. Ternyata benar, layanan farmasi memprihatinkan,” kata Nurjaya.
Kondisi itu dibenarkan oleh apoteker Wirda Katjong, yang sehari-hari bergulat dengan keterbatasan. Menurutnya, banyak obat yang dipesan justru datang dalam kondisi tak layak pakai karena hampir kedaluwarsa.
“Obat yang datang sering tidak sesuai kebutuhan. Ada yang mendekati kadaluwarsa, seperti vitamin C yang dari tahun lalu masih menumpuk,” keluhnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengungkap bahwa Puskesmas tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana kebutuhan obat. Akibatnya, alokasi tidak tepat sasaran dan berdampak pada efektivitas pelayanan.
“Kami sudah isi data, tapi tidak pernah dijadikan dasar. Alat kesehatan pun banyak yang mubazir,” ujar Wirda.
Meski sesekali terbantu oleh dana BPJS, ketergantungan pada bantuan itu tak cukup menutup lubang yang menganga akibat buruknya manajemen pengadaan.
Nurjaya pun mendesak agar sistem pengadaan obat dievaluasi total. Ia menilai perlu ada perubahan personel jika pihak perencanaan tak lagi bisa dipercaya.
“Kalau terus begini, saya minta kepala bagian perencanaan diganti. Masa warga sakit tidak bisa berobat layak gara-gara obat tak sesuai dan nyaris kedaluwarsa?” tegasnya.
Ia juga menuding adanya kelalaian dari kontraktor pengadaan obat dan pihak penerima yang tidak teliti atau bahkan sengaja membiarkan obat nyaris kedaluwarsa demi keuntungan.
“Kalau dibiarkan, ini bukan cuma soal salah urus. Ini potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
