TERNATE, Jhazirah – Pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2026. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberi mandat kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memperbaiki sistem, prosedur kerja, serta efektivitas penyerapan anggaran di seluruh daerah.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar agenda nasional strategis di Kota Ternate, dengan Provinsi Maluku Utara dipercaya sebagai tuan rumah.
Kepala BPKAD Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengatakan penunjukan Maluku Utara menjadi tuan rumah menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat sekaligus menjadi momentum penting bagi daerah.
“Kemendagri akan menyelenggarakan kegiatan nasional yang fokus pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari regulasi Permendagri, prosedur operasional, hingga percepatan penyerapan anggaran,” kata Purbaya saat dikonfirmasi, Jumat (27/01).
Ia menegaskan, optimalisasi penyerapan anggaran menjadi agenda prioritas nasional karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal daerah, serta kualitas layanan publik.
“Kegiatan ini tidak parsial. Kita membahas satu siklus utuh, dari pendapatan daerah, perencanaan, penganggaran, sampai pemeriksaan. Semua saling terkait dan tidak bisa dipisahkan,” jelas Purbaya.
Menurutnya, seluruh unsur strategis pengelola keuangan daerah akan dilibatkan, mulai dari Sekretaris Daerah, Bappeda, BPKAD, Bapenda, hingga Inspektorat dari seluruh Indonesia.
Agenda Kemendagri tersebut akan berlangsung selama dua hari di Kota Ternate dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri pada Rabu (28/01).
“Target utama kita adalah menyamakan persepsi secara nasional dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
