TERNATE, Jhazirah.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) melalui Dinas Perikanan membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan di Kota Ternate yang belum memiliki sarana produksi berupa bodi kapal dan mesin. Program ini merupakan hasil kerja sama Pemprov Malut dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta sejumlah perusahaan produsen mesin kapal.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyatakan bahwa program tersebut dirancang untuk mempermudah akses pembiayaan sekaligus memberikan dukungan nyata bagi nelayan yang membutuhkan modal usaha.
“Kami ingin memastikan nelayan mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan tepat sasaran, sehingga mereka dapat memiliki sarana produksi sendiri dan meningkatkan produktivitas,” ujar Gubernur Sherly.
Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini digelar di Aula SMA Negeri 5 Kota Ternate, Kamis (6/2). Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Malut memfasilitasi pertemuan langsung antara nelayan dan pihak BRI guna memberikan penjelasan terkait mekanisme pengajuan, persyaratan, serta manfaat KUR yang dapat dimanfaatkan untuk pembelian bodi kapal.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan bantuan tambahan berupa mesin kapal.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari dua perusahaan produsen mesin kapal, Yamaha dan Suzuki. Kedua perusahaan memaparkan spesifikasi teknis, keunggulan produk, serta hal-hal yang perlu diperhatikan nelayan dalam memilih mesin kapal sesuai kebutuhan usaha dan kondisi perairan.
Usai kegiatan, Gubernur Sherly menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Malut dalam meningkatkan kesejahteraan sekitar 36 ribu nelayan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.
“Sosialisasi hari ini berbasis pada data yang telah kami himpun. Dalam waktu sekitar satu minggu ke depan, kami akan mengumumkan jumlah nelayan yang memenuhi syarat untuk mengakses KUR, setelah melalui proses verifikasi administrasi, validasi data, dan pengecekan kelayakan usaha,” jelasnya.
Terkait rencana klasifikasi nelayan untuk program bantuan selanjutnya, Gubernur Sherly mengatakan pihaknya masih melakukan pengumpulan dan analisis data secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemberian bantuan langsung kepada seluruh nelayan tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena keterbatasan anggaran.
“Setiap tahun, kemampuan anggaran daerah hanya memungkinkan pemberian bantuan kapal secara langsung kepada sekitar 220 nelayan. Dalam lima tahun ke depan, jumlahnya diperkirakan sekitar 100 unit kapal. Karena itu, kolaborasi dengan BRI melalui skema KUR menjadi solusi strategis agar lebih banyak nelayan yang belum memiliki bodi kapal dapat membangun usaha secara mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.
