Sofifi, Jhaziramu – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut Ahmad Purbaya, mulai melakukan penertiban asset tanah yang saat ini menjadi temuan BPK Perwakilan Malut.
Ahmad Purbaya, kepada wartawan Senin (2/11/2024) mengatakan, saat ini bidang asset dan akuntasi BPKAD Malut mulai melakukan penertiban asset termasuk asset tanah yang saat ini menjadi temuan BPK Perwakilan Malut.
hal tersebut di lakukan, usai melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) sistem informasi manajemen pengelolaan barang milik daerah.
‘”Kegiatan ini lebih kepada penguatan penggunaan aplikasi persediaan, aplikasi etalase RKBMD, dan aplikasi elektronik barang milik daerah (E-BMD).
Aplikasi E-BMD ini sebelumnya sudah pernah digunakan, namun itu milik PKP, “kata Ahmad”, Sehingga pihaknya kemudian mengembangkan sendiri E-BMD tersebut dalam rangka untuk penatausahaan barang milik daerah. Kegiatan ini juga sebagai rekonsiliasi atas pencatatan-pencatatan barang milik daerah yang sudah dilakukan di tahun 2024,kata Sofyan
“Jadi dalam pelaporannya itu kan harusnya ada berita acara per bulan sampai dengan akhir tahun nanti. Untuk target ke depan yang pertama penguatan disisi pengelolaan barangnya agar supaya bisa lebih memahami bagaimana tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 47 tahun 2021,” ujarnya.
Ahmad juga mengaku, saat ini gubernur Pj Gubernur Samsuddin A Kadir lebih fokus melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah, salah satunya di bidang asset daerah.“Kita upayakan, sebelum gubernur baru dilantik, persoalan asset yang menjadi temuan BPK sudah bisa dituntaskan,”katanya.
Mantan Pj Bupati Haltim ini menegaskan, BPKAD saat ini gencar melakukan perubahan sistem keuangan daerah, bahakan setiap pencairan anggaran disesuaikan dengan penerimaan daerah, sehingga setiap penerimaan daerah yang masuk di kas daerah langsung dicairkan 100 persen.
“Target kita adalah, diakhir tahun 2024 ini, semua masalah bisa dituntaskan, termasuk masalah asset dan utang pihak ke tiga.
