Ternate, JhaziraMU – Dugaan Surat Keputusan (SK) bodong yang meloloskan sejumlah nama ke seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 2024 tahap pertama dan kedua, akhirnya ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Maluku Utara, H. Amar Manaf.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (23/12), Amar mengungkapkan bahwa fenomena SK bodong bukan hanya ditemukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Halmahera Selatan, tetapi tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara, baik pada tenaga honorer guru maupun penyuluh agama.
“Kami menemukan total 32 nama yang terindikasi bermasalah. Dari jumlah tersebut, 20 orang dipastikan fiktif, artinya mereka tidak pernah melakukan tugas honor sebelumnya,” ujar Amar.
Menurut Amar, mereka yang terindikasi menggunakan SK palsu akan diajukan untuk penghapusan dari data nasional P3K. “Mereka yang sudah mengikuti tes P3K akan dibatalkan kelulusannya. Sedangkan yang belum mengikuti tes tidak akan bisa mendaftar karena nama mereka telah dikeluarkan dari sistem pendataan nasional,” tegasnya.
Amar juga menyoroti kasus peserta P3K tahun 2023 yang tidak pernah honor namun lolos seleksi. “Untuk data 2023, kami belum melakukan verifikasi mendalam. Jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian, kami tidak segan untuk mengajukan penghentian status P3K mereka,” tambahnya.
Amar memastikan proses pendataan dan verifikasi saat ini difokuskan pada peserta seleksi P3K 2024 tahap pertama dan kedua. Ia menegaskan bahwa seleksi P3K hanya berlaku di satuan kerja pemerintah, sementara untuk lembaga swasta belum dilakukan.
“Langkah ini adalah upaya kami memastikan integritas dan keadilan dalam proses seleksi P3K di lingkup Kementerian Agama,” tutup Amar.
