Ternate, JhaziraMU – Pemerintah Kota Ternate kembali menjalani audit keuangan tahunannya. Sejak Senin lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara telah memulai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024. Audit ini akan berlangsung selama 30 hari dengan fokus pada evaluasi temuan sebelumnya.
Di ruang Aula Kantor Wali Kota Ternate, Kamis (13/2), suasana entry meeting dengan BPK terasa serius. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih transparan dalam pengelolaan keuangan.
“Setiap tahun kita mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi itu bukan berarti tanpa catatan. Beberapa temuan sebelumnya, seperti pengelolaan pendapatan di Dinas Koperasi, harus diperbaiki,” ujar Rizal.
BPK juga menyoroti adanya perpanjangan 50 hari kerja dalam beberapa kegiatan yang didampingi kejaksaan, terutama yang terkait dengan belanja modal. Kali ini, tim auditor tidak hanya memeriksa laporan di atas kertas, tetapi juga akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi realisasi anggaran.
Untuk memastikan kelancaran audit, Rizal menginstruksikan OPD segera menyerahkan laporan keuangan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) paling lambat 27 Februari. Audit akan dihentikan sementara selama Ramadan dan dilanjutkan kembali pada 8 April dengan pemeriksaan lebih rinci.
Selain pengelolaan anggaran rutin, BPK juga akan menelusuri dana hibah OPD, termasuk anggaran Pilkada yang disalurkan melalui Kesbangpol untuk KPU dan Bawaslu.
“Kami ingin proses ini berjalan lancar. OPD harus proaktif menyiapkan dokumen agar tidak ada kendala saat pemeriksaan,” tegas Rizal.
Audit ini menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas bagi Pemkot Ternate. Jika ditemukan kejanggalan, tentu akan menjadi sorotan dan evaluasi bagi pengelolaan keuangan daerah ke depan.
