TERNATE, JhaziraMU – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memberikan peringatan keras kepada pimpinan OPD yang masih memiliki utang besar dan lamban dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Menurutnya, kinerja OPD tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari transparansi keuangan dan disiplin administrasi. Keterlambatan laporan dan utang yang belum terselesaikan akan menjadi faktor utama dalam evaluasi pejabat OPD.
“Saya ingin pemerintahan yang akuntabel. Jika laporan tidak tepat waktu, tidak benar, dan tidak sesuai, itu akan berdampak langsung pada penilaian kinerja OPD,” ujar Sherly, Rabu (5/3/2025).
Beberapa OPD yang tercatat memiliki utang besar hingga 2024, antara lain:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Utang Rp78,91 miliar, baru terbayar Rp45,17 miliar, tersisa Rp33,74 miliar.
- Dinas PUPR: Utang Rp114,89 miliar, terbayar Rp91,24 miliar, tersisa Rp23,64 miliar.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman: Utang Rp87,26 miliar, terbayar Rp61,71 miliar, tersisa Rp25,55 miliar.
- RSUD Chasan Boesoirie: Utang Rp30 miliar, terbayar Rp13,81 miliar, tersisa Rp16,18 miliar.
- Dinas Pertanian: Utang Rp16,85 miliar, terbayar Rp16,59 miliar, tersisa Rp259 juta.
- Biro Kesra: Utang Rp11,77 miliar, terbayar Rp9,18 miliar, tersisa Rp2,58 miliar.
- Dinas Kelautan dan Perikanan: Utang Rp11,40 miliar, terbayar Rp10,11 miliar, tersisa Rp1,28 miliar.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Utang Rp9,56 miliar, terbayar Rp1,20 miliar, tersisa Rp8,36 miliar.
Sherly menegaskan bahwa OPD yang masih memiliki tanggungan utang besar harus segera menuntaskannya. “Utang yang terus menumpuk akan menghambat pembangunan. Saya akan mengevaluasi langsung kinerja masing-masing kepala dinas,” tegasnya.
Evaluasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang ingin diterapkan Sherly, guna menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
