Halsel, JhaziraMU– Dugaan carut-marut distribusi minyak tanah di Halmahera Selatan (Halsel) kembali menjadi sorotan. DPRD Halsel menilai Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) gagal menjalankan tugasnya dan mendesak Bupati Hasan Ali Basam Kasuba untuk segera mencopot kepala dinasnya, Adriani Radjilun.
Anggota DPRD Halsel, M. Irawan Adam, menilai ketidaktegasan dinas tersebut menyebabkan harga minyak tanah melambung dan pasokan tidak merata. Bahkan, di beberapa wilayah, dalam satu Rukun Tetangga (RT) terdapat lima pangkalan, tetapi warga masih mengeluhkan kelangkaan.
“Dinas ini seakan menutup mata. Minyak tanah langka, harga melampaui HET, dan distribusi tidak jelas. Lalu, minyak ini mengalir ke mana?” kata Irawan, Kamis (6/3).
DPRD, lanjut Irawan, sudah berulang kali memanggil Disperindagkop dalam rapat dengar pendapat (RDP), namun persoalan ini tak kunjung terselesaikan.
“Kami khawatir ada oknum yang sengaja membiarkan masalah ini berlarut-larut. Jika dibiarkan, mafia distribusi BBM bisa semakin merajalela,” tegasnya.
Di sisi lain, pemilik PT Babang Raya, perusahaan penyalur minyak tanah, menepis keterlibatan perusahaannya dalam dugaan permainan distribusi. “Kami hanya menyalurkan ke pangkalan. Selebihnya itu wewenang pemerintah daerah,” katanya singkat.
Upaya media untuk meminta klarifikasi dari Kepala Disperindagkop pun tak membuahkan hasil, karena nomor WhatsApp yang bersangkutan tidak aktif.
Ancaman Sanksi
Jika ditemukan unsur kesengajaan dalam penyimpangan distribusi minyak tanah, sanksi tegas menanti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
DPRD Halsel mendesak Bupati agar segera mengambil langkah konkret, termasuk mengevaluasi dan mencopot pejabat yang dinilai tidak becus dalam menjalankan tugasnya.
