Sofifi, Jhaziramu – Anggota DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin, mendorong Gubernur Serly Tjoanda untuk merestrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD) guna mendukung efisiensi anggaran dan penyelarasan program kerja lima tahun ke depan.
Ia menilai jumlah OPD saat ini terlalu gemuk dan membebani anggaran daerah, sebagaimana diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2016 tentang penyusunan perangkat daerah. “Jumlah OPD yang mencapai 48 dinas, badan, dan biro berdampak langsung pada besarnya beban biaya operasional,” ujar Muksin saat diwawancarai, Kamis (10/4/2025).
Politisi Fraksi PKB itu meminta Gubernur segera mengevaluasi dan menyusun ulang struktur OPD. Menurutnya, belanja operasional pegawai dalam APBD saat ini jauh lebih besar ketimbang belanja untuk pelayanan publik.
“Demi efisiensi dan efektivitas kinerja, perlu penataan ulang OPD. Harus dipetakan mana urusan pemerintahan yang wajib dan mana yang bersifat pilihan,” tegas anggota Komisi III itu.
Ia juga menyarankan penggabungan dinas-dinas yang tidak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, dinas yang potensial mendorong PAD sebaiknya tetap dipertahankan. “Misalnya Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata bisa digabung. Ini bisa mengurangi beban anggaran operasional secara signifikan,” katanya.
Muksin pun mendorong Gubernur Serly untuk segera mengajukan revisi terhadap Perda No. 5 Tahun 2016 dan membahasnya bersama DPRD Maluku Utara. “Langkah ini penting untuk memperkuat pelaksanaan visi dan misi gubernur ke depan,” pungkasnya.
