TERNATE — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengambil langkah strategis dalam mengatasi persoalan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Pemerintah Provinsi berencana mengalihkan status sejumlah ruas jalan dan jembatan ke pemerintah pusat agar dapat dikerjakan dengan skema pendanaan nasional.
Langkah ini diambil setelah Sherly menerima lebih dari 200 laporan kerusakan jalan dan jembatan di berbagai wilayah Maluku Utara. Dengan keterbatasan APBD yang hanya berkisar Rp 3 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1 triliun, Pemprov dinilai tak mampu membiayai seluruh kebutuhan perbaikan.
“Sebagian ruas akan kita alihkan ke Balai agar bisa masuk dalam anggaran SBSN, atau kita usulkan lewat Inpres Jalan Daerah. Sisanya akan dikerjakan berdasarkan skala prioritas daerah,” jelas Sherly saat konferensi pers, Kamis (24/4/2025).
Sherly juga menyebut telah berkoordinasi langsung dengan Menteri PUPR. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyerahkan hasil identifikasi ruas-ruas prioritas berdasarkan laporan dari Dinas PUPR provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita tidak bisa kerja sendiri, harus ada kolaborasi pusat dan daerah. Targetnya, dalam lima tahun ke depan, kondisi jalan rusak di Malut bisa ditekan semaksimal mungkin,” ungkap Sherly.
