TERNATE, Jhazira– Kondisi pelayanan kesehatan di tiga kecamatan terluar Kota Ternate—Batang Dua, Hiri, dan Moti—mendapat sorotan tajam dari DPRD. Melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, DPRD meminta Pemkot Ternate untuk lebih serius membenahi sektor vital ini.
“Layanan kesehatan belum berjalan optimal. Fasilitas terbatas, tenaga medis kurang, dan rumah dinas tidak memadai,” ujar anggota DPRD, Junaidi A. Bahrudin, Jumat (25/4/2025).
Ia mencontohkan kondisi di Pulau Batang Dua, yang terdiri dari dua pulau, namun hanya satu yang memiliki Puskesmas. Sementara di Kelurahan Tifure dan Pantesagu, layanan hanya bergantung pada Pustu. Hal ini dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Junaidi juga menyinggung kondisi Puskesmas di Kecamatan Moti yang kehilangan dokter gigi karena telah lulus CPNS di provinsi, sehingga perlu pengganti. Di sisi lain, tenaga kesehatan lingkungan juga masih belum mencukupi di tiga kecamatan itu.
Sorotan tajam juga diberikan terhadap ketiadaan rumah dinas bagi tenaga medis, khususnya di Kecamatan Moti. Meskipun sudah diusulkan pada tahun 2024, hingga kini belum ada realisasi. Rumah dinas di Batang Dua pun dinilai sudah tidak layak, mengingat telah dibangun sejak 2008. Sedangkan di Pulau Hiri, rumah dinas yang ada tak memiliki fasilitas yang layak.
“Perlu ada pembangunan rumah dinas di Moti, dan rehabilitasi total rumah dinas di Batang Dua dan Hiri,” tandas Junaidi.
Ia juga menyinggung tunggakan Pemkot dalam pembayaran iuran JKN ke BPJS Kesehatan. Dari total utang sebesar Rp17,5 miliar di tahun 2024, baru sekitar Rp3,1 miliar yang telah dibayarkan hingga Maret 2025.
“Kesehatan masyarakat tak boleh dikorbankan karena persoalan administrasi. Wali Kota harus selesaikan ini,” tutupnya.
