TERNATE, Jhazira – Koordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, menyambangi wilayah operasional PT Harita Nickel di Pulau Obi, menyusul aksi demonstrasi warga Desa Kawasi, Halmahera Selatan. Kunjungan yang berlangsung selama tiga hari, 19–21 April 2025 itu, menyoroti berbagai aspek dari aktivitas tambang, mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga sosial.
“Saya melihat banyak perubahan sejak 2022. Dari pelabuhan, pembukaan lahan, hingga infrastruktur lainnya. Ini jelas mempercepat pemerataan pembangunan antar desa,” kata Muhlis yang juga dosen teknik pertambangan.
Ia juga menilai pengelolaan lingkungan Harita Nickel sudah berada di jalur yang benar. Dari hasil pemantauannya, perusahaan telah mereklamasi ratusan hektare lahan, termasuk DAS dan kawasan mangrove. Selain itu, fasilitas nursery yang luasnya hampir 3 hektare dinilai berfungsi baik sebagai pendukung program rehabilitasi pasca tambang.
“Sediment pond yang dibangun cukup banyak dan efektif mengatur aliran air. Saya kira ini sudah layak diapresiasi,” tambahnya.
Isu tailing yang kerap beredar pun turut ia tanggapi. Muhlis menekankan pentingnya transparansi dari perusahaan agar publik bisa menilai secara adil.
“Perusahaan harus membuka diri, karena ini menyangkut kepercayaan publik dalam isu lingkungan,” ujarnya.
Pada aspek sosial, Muhlis mendukung relokasi warga ke permukiman baru Desa Kawasi. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap masa depan generasi penerus.
“Yang dilakukan Pemkab dan Harita ini adalah solusi. Rumah lebih baik, lingkungan lebih sehat. Kenapa harus ditolak?” tegasnya.
Muhlis mengakhiri kunjungannya dengan menyerukan kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Ia juga meminta LSM tetap kritis, tapi tidak memprovokasi warga dengan narasi yang tidak berbasis fakta.