SOFIFI, Jhazira– Dukungan terhadap pembentukan Pansus Hak Angket di DPRD Provinsi Maluku Utara rupanya tak sepenuhnya bulat. Wakil Ketua Fraksi Bintang Demokrat, Haryadi Ahmad, tegas menyatakan penolakan.
Menurut Haryadi, tidak ada urgensi membentuk Hak Angket saat ini, karena tidak ditemukan kebijakan pembangunan yang dinilai bermasalah. “Belum ada kondisi yang melanggar. Usulan ini terlalu tergesa-gesa untuk pemerintahan baru,” katanya, Sabtu (26/4/2025).
Politisi dari Partai Bulan Bintang ini justru mengapresiasi kinerja Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Ia menilai sejumlah kebijakan, seperti pemberangkatan jamaah haji dengan pesawat charter dan pemberian uang saku Rp 1 juta yang diambil dari APBD, merupakan langkah populis yang berpihak kepada rakyat.
Haryadi juga menyebut program pendidikan gratis di tingkat SMA, SMK, dan SLB, serta pelayanan kesehatan gratis sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau pemerintah sudah membuktikan keberpihakan pada rakyat, apa yang mau diangketkan?” ujar Haryadi.
Penolakan ini menandakan bahwa dinamika di internal DPRD terkait wacana Pansus Hak Angket akan berlangsung panas, dengan beberapa fraksi siap berseberangan.
