SOFIFI, Jhazira — Program efisiensi anggaran yang tengah digalakkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini mulai berdampak nyata di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang telah memangkas anggaran Rp11 miliar dari total Rp40 miliar.
Kepala Kesbangpol Malut, Armin Zakaria, mengatakan efisiensi yang dilakukan mencakup banyak pos, bukan hanya hibah. “Penghematan ini meliputi alat tulis kantor (ATK), makan minum, perjalanan dinas, rapat hingga honor pegawai,” jelasnya, Senin (28/4/2025).
Armin menyebutkan, ini baru tahap pertama dari rencana efisiensi bertahap hingga tiga tahap ke depan. Bahkan, ia memastikan bahwa tahun ini Kesbangpol tidak lagi menyalurkan hibah dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk kegiatan atau barang.
“Ini skema baru, untuk menjaga penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 85 persen dari total pagu Kesbangpol sebelumnya dialokasikan untuk hibah, yakni sekitar Rp31 miliar, sedangkan sisanya untuk belanja rutin seperti barang dan jasa serta belanja pegawai.
Sementara itu, anggaran untuk bantuan partai politik (banpol) tetap utuh, karena mengikuti ketentuan nasional berdasarkan jumlah suara sah, di mana satu suara dihargai Rp5.000.
Dengan langkah efisiensi ini, Pemprov Malut berharap penggunaan anggaran menjadi lebih efektif di tengah tantangan fiskal yang ada.
