JAKARTA, Jhazira – Komite III DPD RI mendesak Kementerian Pariwisata RI untuk melakukan pemerataan pembangunan sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Maluku Utara yang dinilai belum mendapat perhatian maksimal.
Desakan itu disampaikan Anggota DPD RI Hasby Yusuf dalam rapat kerja bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menteri Ni Luh Enik Ermawati di Gedung DPD RI, Rabu (30/4/2025).
“Maluku Utara hanya dapat tiga event dalam Kalender Event Nasional 2025. Padahal Pulau Morotai masuk dalam 10 destinasi prioritas. Ini sangat timpang,” ujar Hasby.
Ia menilai kebijakan pembangunan pariwisata terlalu terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Sementara kawasan timur Indonesia seperti Maluku Utara cenderung diabaikan dan hanya dijadikan basis industri tambang.
“Harusnya wisatawan yang datang, bukan tenaga kerja asing. Maluku Utara punya sejarah dan potensi alam yang luar biasa,” katanya.
Menteri Pariwisata dalam pemaparannya menyebutkan ada pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 2,2 juta di tahun 2024, atau naik 19 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah itu kembali meningkat pada Januari–Februari 2025 menjadi 1,89 juta kunjungan.
Namun, data tersebut didominasi oleh kunjungan ke Bali dan daerah sekitarnya. Hasby menegaskan perlunya arah kebijakan baru yang lebih berpihak ke Indonesia timur.
“Pemerintah pusat harus adil. Maluku Utara juga bagian dari Indonesia yang layak diperhatikan,” tandasnya.
