TERNATE, Jhazira– Ketegangan perlahan terasa di Gedung DPRD Kota Ternate. Bukan karena debat antarfraksi, tapi karena anggaran reses dan kegiatan dewan lainnya belum juga dicairkan. Wakil Ketua II DPRD, Jamian Kolensusu, menyampaikan kekesalannya setelah mendapat kabar bahwa dana reses hanya akan dibayar setengah.
“Bayangkan, ini kegiatan resmi dewan. Tapi informasinya, kami hanya dapat separuh dari hak kami,” ujar Jamian, Kamis (8/5/2025), usai menghubungi bagian keuangan.
Reses, perjalanan dinas, hingga kegiatan Pansus—semuanya mandek. Padahal, kata Jamian, anggaran untuk ketiga kegiatan itu seharusnya disiapkan penuh dalam satu tahun anggaran. Namun kenyataannya, hingga saat ini, pencairan belum jelas.
“Pansus sudah selesai, laporan sudah masuk. Tapi hak-hak anggota DPR belum dibayar. Ini bukan cuma soal uang, ini soal kemitraan antara DPRD dan pemerintah yang seharusnya berjalan harmonis,” ungkapnya.
Jamian juga menyebut adanya kemungkinan kondisi keuangan daerah sedang tidak sehat. “Mungkin kas daerah memang kosong, tapi kami di DPR belum pernah diajak bicara soal ini. Tidak ada rapat, tidak ada kejelasan.”
DPRD berencana memanggil TAPD dan Pemkot untuk menggelar rapat evaluasi. Menurut Jamian, komunikasi yang kurang aktif dari Sekretariat DPRD ke pihak eksekutif juga memperkeruh situasi.
Sementara itu, Sekwan DPRD Ternate, Aldhy Ali, saat dikonfirmasi hanya menjawab singkat, “Trada masalah apa-apa. Saya juga baru dengar, reses kan mulai tanggal 10, anggarannya siap.”
Namun bagi para anggota DPR, ketidaksiapan anggaran justru menjadi sinyal bahwa ada yang perlu dibenahi dalam tata kelola keuangan Kota Ternate.
