TERNATE, Jhazira — Kinerja lurah di Kota Ternate disorot tajam oleh DPRD setelah kisruh distribusi minyak tanah (mitan) subsidi kembali memicu keributan di masyarakat. Anggota Komisi I DPRD Ternate, M. Ghifari Bopeng, menilai para lurah gagal menjalankan fungsi pengawasan sesuai instruksi Perwali dan Sekda.
“Negara sudah keluarkan Rp26 triliun untuk subsidi mitan, tapi kenyataannya di lapangan tidak beres. Lurah banyak yang cuek dan tidak awasi pangkalan,” tegas Ghifari saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I dan II DPRD, Selasa (20/5/2025).
Ia menyebut mekanisme harga mitan subsidi seharusnya dikontrol ketat: dari Pertamina ke agen Rp2.500, lalu ke pangkalan Rp3.200, dan ke masyarakat Rp4.000 per liter. Namun, distribusi tidak sesuai karena pendataan amburadul.
“Ada pangkalan yang cuma dapat 4.000 liter, tapi jumlah pengguna 4.500. Sebaliknya, ada yang dikasih 12 ton padahal hanya butuh 4 ton. Akibatnya mitan berlebih di satu tempat, tapi langka di tempat lain,” ujar Ghifari.
Ia juga menyoroti alasan pangkalan sering menjual habis stok dalam waktu 5 hari demi menghindari kerugian karena penguapan, tanpa mempertimbangkan pemerataan distribusi.
“Masalah utamanya, lurah tidak mendata dengan baik dan tidak mengawasi. Padahal sudah jelas, Perwali minta lurah pastikan distribusi lima liter per jiwa,” tegasnya lagi.
DPRD meminta para lurah segera memperbaiki sistem pengawasan dan pendataan agar mitan subsidi benar-benar sampai ke warga yang berhak.
“Kalau data pengguna saja tidak diperbarui, jangan heran kalau masalah ini terus berulang,” tutup Ghifari.
