TERNATE, Jhazira – Selama lebih dari lima tahun, UPTD Instalasi Farmasi Kota Ternate harus menanggung sendiri biaya pemusnahan limbah medis akibat ketiadaan anggaran dari pemerintah daerah.
Kepala UPTD Farmasi, Munirah Rivai, mengungkapkan bahwa sejak 2018 hingga 2024, tidak pernah ada alokasi anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Bahkan ketika dana sempat dialokasikan senilai Rp17 juta pada 2024, pencairannya tak pernah terealisasi.
“Kegiatan pemusnahan tetap kami lakukan, karena ini penting. Tapi anggarannya kami akali sendiri dari distribusi obat sekitar Rp20 juta dan operasional lain seperti ATK,” ungkap Munirah saat ditemui Senin (2/6/2025).
Munirah menyayangkan sikap Dinas Kesehatan yang terkesan menutup mata, meski keluhan sudah sering disampaikan. Ia menilai, pelayanan dasar seperti kesehatan seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
“Kalau kita bicara kesehatan, itu bukan sekadar pelayanan teknis. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Tapi kenapa anggaran seperti ini justru diabaikan?” ujarnya.
Kondisi ini turut disoroti Anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi Ibrahim, yang melakukan inspeksi langsung ke lokasi.
“Dari hasil sidak, saya temukan banyak masalah, mulai dari fasilitas rusak, TPP yang rendah, hingga tak adanya dana pemusnahan limbah. UPTD dipaksa akali sendiri. Ini keliru,” kata Nurjaya.
Ia menilai, karena pengadaan obat dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka tanggung jawab pemusnahan pun semestinya ada pada mereka.
“Ini masalah serius. Saya minta Pemkot Ternate segera menindaklanjuti. Jangan main-main dengan urusan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
