SOFIFI, Jhazira — Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sherly Tjoanda Laos dalam mempercepat legalisasi dan penataan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Malut.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Malut sekaligus politisi Nasdem, Husni Bopeng, saat dihubungi redaksi jhaziramu.com, Senin (16/6/2025).
“Ini langkah maju. Dulu aset tanah dibeli dengan nilai triliunan rupiah tapi tidak diurus baik-baik. Sekarang baru ada perhatian yang serius,” ujar Husni.
Ia menegaskan bahwa Fraksi Nasdem mendukung penuh langkah legalisasi aset tersebut dan akan mengawal prosesnya agar berjalan transparan dan akuntabel.
Gubernur Sherly dalam forum itu menerima secara simbolis sertifikat aset tanah dari Kanwil BPN Malut, sebagai bagian dari kerja sama pengamanan aset daerah. Diketahui, dari 456 bidang tanah milik Pemprov Malut dengan total nilai lebih dari Rp1,1 triliun, sebanyak 246 bidang atau 54 persen belum memiliki sertifikat.
Sherly menekankan pentingnya percepatan sertifikasi bidang prioritas, digitalisasi data aset, dan konversi dokumen fisik menjadi sertifikat elektronik sebagai bagian dari reformasi tata kelola barang milik daerah.
Kepala Kanwil BPN Malut menyampaikan bahwa masih banyak kendala di lapangan, baik fisik seperti batas tanah yang belum jelas, maupun yuridis seperti ketidaksesuaian dokumen kepemilikan.
Menurut Gubernur Sherly, kolaborasi semua pihak termasuk Satgas Percepatan Legalisasi Aset, KPK, BPN, dan aparat hukum, merupakan kunci untuk menuntaskan persoalan ini.
