TERNATE, Jhazira — Ketua DPD Hanura Maluku Utara, Basri Salama, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-5 Hanura yang digelar Senin (17/6), di Daufa Center, Ternate.
Dalam Musda yang dihadiri 10 Ketua DPC kabupaten/kota se-Maluku Utara itu, Basri kembali terpilih memimpin Hanura untuk periode 2025–2030 secara aklamasi.
Namun suasana Musda ikut diwarnai kritik keras Basri kepada Gubernur Sherly Tjoanda yang tak hadir dalam forum tersebut.
“Sebagai pembina politik, semestinya Gubernur menyampaikan secara resmi alasan ketidakhadiran. Undangan kami pun disampaikan secara resmi,” ujarnya.
Ia menilai etika komunikasi perlu dijaga, terutama antara pimpinan daerah dan partai politik.
Tak hanya itu, Basri juga menyoroti kinerja 100 hari pemerintahan Sherly–Sarbin, termasuk kebijakan sewa speed boat, renovasi rumah dinas, dan aktivitas kepala daerah yang dinilai lebih sering berada di luar daerah.
“Di daerah lain, kepala daerahnya tinggal di tempat untuk menyiapkan desain pembangunan. Tapi kita justru sibuk bertamu ke sana ke mari,” katanya.
Hanura, kata Basri, akan tetap kritis dan menyuarakan hal-hal yang dianggap tak berpihak ke rakyat. Ia berharap Pemprov Malut bisa lebih fokus menjalankan pemerintahan di sisa waktu yang ada.
