HALSEL, JHAZIRA – Jabatan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Halmahera Selatan kini dalam sorotan tajam. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mestinya menjadi rujukan pembangunan lima tahun ke depan, justru dinilai asal-asalan dan tidak sinkron dengan visi-misi Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.
Wakil Bupati Helmi secara terbuka mengkritik dokumen Renstra OPD yang menurutnya sebagian besar hanya hasil copy paste dari daerah lain, tanpa menyesuaikan konteks lokal Halsel. Hasilnya, isi Renstra banyak yang bertabrakan dengan arah kebijakan daerah berbasis Agromaritim yang telah dirumuskan dalam RPJMD.
“Pak Bupati minta saya kawal langsung evaluasi Renstra. Tapi ternyata banyak yang belum nyambung dengan visi-misi daerah. Masih banyak yang harus direvisi,” kata Helmi kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
Helmi menekankan, Renstra tidak hanya berfokus pada Agromaritim, tetapi juga mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Ia juga menyoroti minimnya komitmen dari beberapa pimpinan OPD yang absen dalam evaluasi.
“Beberapa OPD cuma kirim perwakilan. Itu langsung kami pulangkan. Pimpinan OPD, Sekretaris, dan Perencana wajib hadir sendiri. Ini perintah Bupati,” tegas politisi NasDem tersebut.
Lebih jauh, Helmi menyebut bahwa evaluasi Renstra ini juga menjadi tolak ukur kemampuan teknis dan manajerial pimpinan OPD. Hasilnya akan dijadikan dasar dalam penempatan jabatan yang sesuai kapasitas.
“Ini bukan soal dokumen semata. Ini juga proses evaluasi. Kita ingin tahu siapa yang benar-benar paham visi-misi kepala daerah dan siapa yang hanya sekadar duduk di jabatan,” pungkasnya.
Pemkab Halsel menargetkan penyusunan Renstra rampung paling lambat Senin, 28 Juli 2025. OPD diminta kerja maraton, memastikan dokumen perencanaan tidak sekadar formalitas, tapi menjadi alat ukur pembangunan lima tahun ke depan.
