SOFIFI, JhaziraMU– Pemerintah Provinsi Maluku Utara akhirnya membuka diri untuk belajar dari daerah lain. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Bali yang difokuskan pada perbaikan tata kelola, digitalisasi layanan publik, dan pengembangan ekonomi kreatif.
Kerja sama ini diteken Senin (4/8), dan menandai babak baru upaya Pemprov Malut memperbaiki pelayanan publik yang selama ini dinilai lambat, tertutup, dan kurang inovatif.
“Ini bukan soal tanda tangan MoU semata, tapi soal bagaimana kita membawa perubahan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat Maluku Utara,” ujar Gubernur Sherly Tjoanda Laos.
Bali dinilai berhasil membangun sistem pemerintahan yang transparan. Tak tanggung-tanggung, pada 2024 lalu, provinsi tersebut mencatat nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK tertinggi secara nasional. Praktik digitalisasi layanan publik mereka juga banyak dijadikan rujukan oleh daerah lain.
Kerja sama ini mencakup tiga sektor utama: pencegahan korupsi, percepatan SPBE, dan pengembangan ekonomi kreatif, yang selama ini belum menjadi kekuatan Maluku Utara.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengatakan pihaknya siap berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam reformasi birokrasi.
“Transformasi digital harus dilihat sebagai jalan menuju sistem yang lebih cepat, transparan, dan dipercaya publik,” kata Sherly.
Kerja sama ini diharapkan bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar diimplementasikan. Masyarakat menunggu hasil konkret dari upaya perbaikan ini, terutama di tengah rendahnya kepuasan terhadap pelayanan publik daerah selama ini.
