TERNATE, JhaziraMU – Meskipun Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ yang menginstruksikan efisiensi belanja daerah, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, namun Dinas Kesehatan Kota Ternate justru menganggarkan perjalanan dinas senilai lebih dari Rp 6 miliar dalam APBD Tahun 2025.
Anggaran fantastis tersebut terekam dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) dan mencakup perjalanan luar maupun dalam daerah. Nilai itu kini memicu kritik tajam dari sejumlah pihak, termasuk KNPI Kota Ternate.
Ketua KNPI Kota Ternate, Samar Ishak, pada Senin (4/8/2025), meminta aparat penegak hukum segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri penggunaan anggaran perjalanan tersebut.
“Kami mendesak aparat hukum turun tangan. Ini perlu diusut tuntas. Surat edaran Mendagri jelas menyatakan efisiensi harus diarahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pengendalian inflasi. Tapi ini malah seolah dimanipulasi untuk pemborosan,” tegas Samar.
Menurutnya, dugaan sementara menunjukkan bahwa tidak seluruh anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dan ada potensi penyalahgunaan.
“Ini berisiko menjadi ajang pemborosan atau bahkan mark-up. Kalau tidak ada transparansi, sangat rawan diselewengkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, dr. Fathiyah Suma, saat dikonfirmasi mengaku sedang berada di luar daerah.
“Saya masih di luar, nanti saya jawab saat kembali,” singkatnya lewat pesan WhatsApp.
Diketahui, surat edaran Mendagri menekankan agar seluruh perangkat daerah mengurangi anggaran belanja perjalanan dinas sebagai bentuk penghematan untuk mengarahkan APBD pada sektor-sektor prioritas nasional dan kebutuhan publik mendesak.
