HALSEL, JhaziraMU – Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, mengakui bahwa kegagalan sembilan desa di Halmahera Selatan masuk dalam program Kampung Nelayan tahun 2025 merupakan bentuk kegagalan pemerintah daerah (Pemda).
Pernyataan itu disampaikan Helmi saat ditemui wartawan di bilangan Kantor DPRD, Selasa (5/8/2025).
“Ini kegagalan kami di Pemda dan harus dijadikan pembelajaran ke depan. Kami akan perbaiki data dan mengusulkan kembali di tahun 2026,” ujar Helmi tegas.
Meski demikian, Helmi tetap optimis Halmahera Selatan bisa lolos dalam program nasional Kampung Nelayan tahun depan, dengan syarat seluruh proses pendataan dan dokumen teknis harus dibenahi secara serius.
“Kami akan seriuskan hal ini dan rumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, termasuk menetapkan lokasi yang akan diusulkan kembali,” jelasnya.
Terkait adanya asumsi publik bahwa program Kampung Nelayan berkaitan dengan visi-misi daerah seperti agro maritim, Helmi menegaskan bahwa kedua program itu tidak memiliki keterkaitan langsung.
“Agro maritim adalah visi-misi kepala daerah, sedangkan Kampung Nelayan adalah program dari pemerintah pusat. Jadi tidak bisa disamakan atau dikaitkan,” tandas Helmi.
Ia juga menduga ada sejumlah faktor teknis yang membuat pemerintah pusat belum bisa mengakomodasi usulan dari Halmahera Selatan.
“Mungkin saja ada indikator yang belum kami penuhi secara menyeluruh, ini akan kami evaluasi,” tambahnya.
Diketahui, terdapat sembilan desa yang sebelumnya diusulkan sebagai Kampung Nelayan, yaitu: Desa Lele, Amasing Kota, Kupal, Pulau Gala, Bajo, Madopolo, Kukupang, Tawabi, dan Babang. Namun seluruhnya gagal terakomodasi dalam program nasional tersebut tahun ini.
