TERNATE, JhaziraMu– Penggunaan APBD Kota Ternate kembali menjadi sorotan. Akademisi Universitas Khairun, Muamil Sunan, menilai DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting secara maksimal.
Ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran daerah selama empat tahun terakhir untuk pembangunan kantor instansi vertikal merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Dengan APBD yang terbatas, seharusnya Pemkot memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat, bukan lembaga vertikal,” kritik Muamil saat diwawancarai, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, DPRD Kota Ternate tidak bisa tinggal diam terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Ia menegaskan, seluruh tahapan perencanaan pembangunan yang didanai APBD—seperti RPJMD, Renstra, RKPD hingga KUA-PPAS—harus diawasi ketat.
“APBD itu uang rakyat. Kalau dialokasikan ke sektor yang bukan prioritas daerah, maka DPRD patut dipertanyakan komitmennya,” tegasnya.
Muamil juga mendesak agar DPRD segera melakukan evaluasi total terhadap penggunaan anggaran selama ini dan mengembalikan fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
