SOFIFI, JhaziraMU– Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) untuk ikut mencari solusi pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) Rumah Sakit Umum (RSU) Sofifi.
Permintaan itu disampaikan Sherly kepada Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kemenkes, Bayu Teja Muliawan, saat pertemuan dengan Komisi IX DPR-RI di Hotel Bela Ternate, Senin (11/8).
Menurut Sherly, lokasi RSUD dr. Chasan Boesoerie di Kota Ternate sudah tidak memungkinkan untuk pengembangan sarpras karena keterbatasan lahan dan risiko gempa bumi.
“Seharusnya pembangunan RSUD provinsi difokuskan di Sofifi. Lahannya luas, jumlah penduduk Halmahera mencapai 800 ribu jiwa dari total 1,3 juta penduduk Maluku Utara, dan tidak ada risiko gempa,” tegas Sherly.
Kendati demikian, Sofifi menghadapi kendala administratif karena berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang sudah memiliki RS tipe B. Hal ini membuat Sofifi tidak dapat mengakses Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dari Kemenkes.
“Kalau ada jalur lain untuk membantu sebagai ibu kota khusus, mungkin bisa dibangun,” ujarnya.
Sherly menambahkan, keterbatasan fiskal provinsi juga menjadi hambatan. Pemerintah masih harus membangun 1.200 kilometer jalan dan infrastruktur lain, sementara Sofifi tidak memiliki kode wilayah atau status ibu kota yang memberi alokasi anggaran khusus.
Ia juga mengungkapkan, pinjaman ratusan miliar rupiah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada periode gubernur sebelumnya untuk membangun RS Sofifi terhenti pada 2023 tanpa hasil yang memuaskan.
“Pusat rehabilitasi kanker seharusnya dibangun di Sofifi. Tinggal dukungan infrastrukturnya yang perlu dicarikan solusi,” tandas Sherly.
