SOFIFI, JhaziraMU – Dalam rangka memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan secara akuntabel, bersih dan berintegritas, sebagaimana komitmen Gubernur Malut Serly Tjoanda.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara, Hairil Hi Hukum, mengatakan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan yang bersih dan akuntabel, harus melalui pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). ungkap Hairil saat menghadiri undangan rapat kerja bersama Komisi III DPRD, pada hari Senin (11/08/2025) di Gedung DPRD Provinsi Malut.
Hairil juga menyampaikan, usulan program dan kegiatan melalui R-APBD Tahun Anggaran 2026, BPBJ berfokus pada dua program yakni, program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan Jasa dan program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi. Program – program tersebut mendukung beberapa elemen kegiatan di antaranya, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan LPSE, serta pembinaaan SDM dan Advokasi Pengadaan Barang danJasa.
“Fokus kami di tahun 2026 adalah memenuhi jumlah pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai rekomendasi Kemenpan-RB, memberikan bimbingan dan advokasi bagi pelaku pengadaan, serta mendorong tunjangan yang layak bagi personil BPBJ” tegas Hairil.
selaras dengan hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Malut Iswanto, menyampaikan akan mendorong usulan dari BPBJ ke badan anggaran untuk dibicarakan lebih lanjut, namun perlu usulan tertulis yang menjelaskan aspek regulasi tentang tunjangan tersebut, karena rapat ini menegaskan sinergi antara BPBJ dan Komisilll DPRD dalam membangun ekosistem pengadaan yang berkesinambungan, dengan harapan pendampingan APH, penambahan kuota pejabat fungsional, serta penyesuaian regulasi tunjangan dapat memperkuat akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih profesional, transparan, dan selaras dengan visi pembangunan berkualitas yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.
