SOFIFI, JhaziraMU – Gubernur Maluku Utara Sherly Laos diminta segera mengevaluasi Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zulkifli Biaan dan Kepala Inspektorat Nirwan MT Ali terkait dugaan permainan dalam seleksi tahap dua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bahtiar Husni menilai investigasi kedua pejabat itu tidak transparan. Hasil audit Inspektorat hanya mengungkap 31 peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), namun informasi yang beredar menyebut jumlah sebenarnya lebih banyak, bahkan diduga melibatkan titipan pejabat eselon II dan salah satu unsur pimpinan DPRD Malut.
“Kinerja BKD dan Inspektorat harus dievaluasi. Kenapa hanya 31 yang diungkap, sementara peserta titipan seperti sopir pribadi, ipar, atau keponakan pejabat justru diloloskan,” tegas Bahtiar, Kamis (14/8/2025).
Ia meminta Sherly membentuk tim khusus untuk mengungkap dugaan penutupan data tersebut. “Kalau benar ada pemalsuan dokumen, misalnya tidak pernah bertugas sebagai honorer tapi tetap diloloskan, ini masuk ranah pidana,” ujarnya.
Bahtiar menilai jika benar ada kepentingan yang ditutupi, maka BKD dan Inspektorat telah melakukan pelanggaran serius. “Tidak ada alasan selain langkah tegas dari Gubernur untuk mengevaluasi mereka,” pungkasnya.
