JAKARTA, JhaziraMu— Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras terhadap siapapun yang membekingi tambang ilegal, termasuk jenderal aktif, purnawirawan TNI-Polri, maupun kader Partai Gerindra. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberi perlindungan kepada siapapun yang terlibat.
“Apakah ada orang besar, orang kuat, jenderal dari manapun, baik TNI maupun Polri, atau mantan jenderal. Tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Pernyataan itu disambut riuh tepuk tangan dan standing ovation dari anggota MPR dan DPR yang hadir.
Prabowo juga mengingatkan para ketua partai politik untuk menertibkan kadernya. Ia bahkan menegaskan Partai Gerindra tidak akan memberi perlindungan bagi anggotanya yang terlibat tambang ilegal.
“Kalau pun kader Gerindra terlibat, tidak akan saya lindungi. Laporkan, jadilah justice collaborator,” ujarnya.
Ultimatum ini disampaikan setelah Presiden menerima laporan adanya 1.063 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Ia telah memerintahkan TNI-Polri menertibkan tambang tersebut tanpa kompromi.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan lembaganya mendukung langkah tegas Presiden. “Kami siap mendukung penuh semangat Presiden menegakkan Pasal 33 UUD 1945 dan memberantas tambang ilegal,” katanya.
Selain soal tambang ilegal, Prabowo juga mengungkap keberhasilan pemerintah mengamankan Rp300 triliun APBN yang rawan diselewengkan sejak awal 2025, terutama pada belanja perjalanan dinas, ATK, dan pos anggaran non-produktif.
“Sebagai Presiden, saya bertanggung jawab menegakkan hukum demi keselamatan bangsa,” pungkasnya.
