Skandal PPPK Malut, Pemprov Batalkan Kelulusan 31 Peserta.

SOFIFI, JhaziraMU — Skandal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 tahap II di lingkungan Pemprov Maluku Utara memasuki babak baru. Sebanyak 31 peserta resmi dibatalkan kelulusannya setelah hasil investigasi Inspektorat menyatakan mereka tidak memenuhi syarat (TMS).

Surat pembatalan dengan Nomor: 800.1.13.2/4171/Setda ditandatangani Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, pada 20 Agustus 2025.

Mereka yang dibatalkan kelulusannya diduga kuat menggunakan dokumen palsu dan tidak pernah tercatat sebagai honorer Pemprov Malut. Namun, temuan ini justru menimbulkan pertanyaan serius karena banyak titipan pejabat lain yang lolos tanpa tersentuh investigasi.

Nama-Nama yang Dibatalkan BKD Malut itu diantaranya.

1. Zulaeha Widadari (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan di Kota Ternate)

2. M. Sahwan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan di Halmahera Selatan)

3. Fehri Karim (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan di Halmahera Tengah)

4. Irwan La Agu (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang Dinas di Pulau Taliabu)

5. Fathur Damara Putra (Dinas PUPR Bidang Tata Ruang)

6. Sutrifaya Sutomo (Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi: Sekretariat

7. Nurhayati Umaternate (Dinas Kesehatan: UPTD Rumah Sakit Umum Sofifi)

8. Sittimarwa Malik (Assisten Perekonomian dan Pembangunan: Biro Administrasi Pembangunan

9. Nurul Laraswati Towijoyo (Assisten Perekonomian dan Pembangunan: Biro Administrasi Pembangunan)

10. Fifin Septiyanti D. Kolter (Assisten Perekonomian dan Pembangunan: Biro Administrasi Pembangunan)

11. Ramadhiansah Zainudin (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMA Negeri 5 Kota Ternate)

12. Sahlan Ramli (Dinas Pendidikan: SMA Negeri 10 Kota Ternate)

13. Risna Fariki (Dinas Pendidikan: SMK Negeri 2 Kota Ternate)

14. Fikrah S. Rauf (Dinas Pendidikan: SMA Negeri 2 Halmahera Barat)

15. Fadli (Dinas Pendidikan: SLB Negeri Halmahera Barat)

16. Wahyudin Suriadin (Dinas Sosial UPTD Panti Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera)

17. Kinanti Setia Lukman (Dinas Kesehatan: UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Malut)

18. Sri Wahyuni A. Karim (Dinas Lingkungan Hidup: Sekretariat)

19. Masrini Gea (Dinas Pendidikan: SMA Negeri 10 Halmahera Barat)

20. Habdar A. Kayoa (Dinas Pendidikan: SMA Negeri 10 Halmahera Barat)

21. Supriani Sabtu (Dinas Pendidikan: SMA Negeri 10 Halmahera Barat)

22. Nurfitri Lulang (Dinas Sosial UPTD Panti Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera)

23. Munira Hasan (Assisten Administrasi Umum: Biro Umum Bagian Administrasi Keuangan dan Asset)

24. Julaiha (Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Balai Budidaya Laut dan Payau di Bacan)

25. Adriansyah Rada (Dinas Kepemudaan dan Olahraga)

26. Zulkifli Arsad (Dinas Pendidikan: SLB Negeri Maba Halmahera Timur)

27. Saida Anwar (Sekretariat DPRD)

28. Abdul Walid Wayaloar (Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Balai Budidaya Laut dan Payau di Bacan)

29. Nurhumairah Abdullah (Badan Pendapatan Daerah)

30. Suharyadi A. Alam (Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Sofifi)

31. Audrey Alweni (Assisten Administrasi Umum: Biro Umum

“Fakta di lapangan, ada sopir, cleaning service, hingga honorer baru seumur jagung yang jelas-jelas titipan pejabat, tapi tidak diungkap dalam 31 nama TMS tersebut,” ujar sumber internal Pemprov, Rabu (13/8).

Skandal ini menyeret nama sejumlah pejabat BKD dan pejabat teras Pemprov Malut yang diduga ikut menitipkan keluarga serta orang dekat mereka. Dari total 813 formasi PPPK, kuota tambahan sebanyak 136 formasi disebut paling rawan dimanfaatkan untuk praktik titipan.

Desakan publik kini mengarah pada Gubernur Sherly Tjoanda Laos agar segera mengevaluasi kinerja Inspektorat dan BKD. Evaluasi dianggap penting untuk menghindari praktik mafia seleksi yang merusak integritas birokrasi daerah.