SOFIFI, JhaziraMU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara bersama DPRD resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dengan nilai Rp3,5 triliun. Angka ini naik Rp60,7 miliar dari APBD awal sebesar Rp3,44 triliun.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyebutkan, kenaikan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat signifikan sebesar Rp306 miliar, sehingga total PAD menjadi Rp1,16 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer turun Rp245 miliar menjadi Rp2,33 triliun.
“Perubahan APBD ini kami lakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal KUA, serta kebutuhan untuk penyesuaian target pendapatan dan pembiayaan prioritas pembangunan,” jelas Sarbin saat membacakan pendapat akhir kepala daerah dalam sidang paripurna DPRD Malut, Senin (8/9/2025).
Dari sisi belanja, APBD-P 2025 naik menjadi Rp3,49 triliun. Belanja modal melonjak Rp76 miliar menjadi Rp604 miliar, sedangkan belanja operasional mencapai Rp2,63 triliun. Alokasi mandatory spending terdiri atas belanja pendidikan Rp954 miliar (27 persen), infrastruktur Rp1,34 triliun (40,77 persen), dan belanja pegawai Rp1,04 triliun (29,75 persen).
Sarbin menegaskan, setelah Ranperda disetujui, dokumen APBD-P akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kami berharap perubahan APBD ini menjadi instrumen fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi Maluku Utara,” pungkasnya.
