TERNATE, Jhazirah.com – Gonjang-ganjing politik tengah melanda DPRD Kota Ternate. Nurjaya Hi Ibrahim, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang sebelumnya membongkar dugaan penimbunan minyak tanah subsidi ilegal di Bastiong Karance, kini dikabarkan mendapat tekanan politik internal dari rekan sesama legislator.
Langkah Nurjaya dalam menyoroti penyimpangan distribusi BBM subsidi diduga mengusik kepentingan sejumlah pihak. Menurut informasi yang dihimpun, ada upaya untuk membatasi ruang gerak Nurjaya, bahkan menuding tindakannya bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi Komisi III DPRD.
“Sejak pengungkapan kasus itu, ada tekanan yang dirasakan. Ada yang tidak suka, bahkan mencoba mengalihkan fokusnya agar tidak lagi menyoroti minyak tanah,” ungkap salah satu sumber internal dewan, Selasa (14/10/2025).
Isu ini memicu perhatian publik. Warga menilai Nurjaya adalah satu dari sedikit anggota DPRD yang berani menyoroti persoalan nyata yang dihadapi masyarakat kecil.
“Kalau benar dia ditekan, itu berarti ada yang ingin melindungi mafia minyak tanah,” ujar salah seorang warga Bastiong.
“Kami butuh wakil rakyat seperti dia. Jangan biarkan orang jujur sendirian,” tambah warga lainnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, saat dikonfirmasi tidak menampik adanya dinamika tersebut. Ia menegaskan bahwa pimpinan dewan akan segera membahas persoalan itu secara internal.
“Kami sudah komunikasikan hal ini bersama Ketua dan Wakil Ketua II. Dalam waktu dekat, akan ada pembahasan internal untuk menyikapi persoalan tersebut,” ujarnya.
Amin menegaskan bahwa DPRD harus tetap menjaga soliditas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan, tanpa menghambat langkah anggota yang memperjuangkan kepentingan publik.
Kasus ini menjadi ujian bagi integritas DPRD Kota Ternate — apakah benar berkomitmen mengawasi kepentingan rakyat atau justru terjebak dalam kepentingan kelompok yang ingin membungkam suara kritis.
