TERNATE, Jhazirah.com- Isu adanya tekanan terhadap sesama anggota DPRD Kota Ternate mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Dr. Saiful Ahmad, doktor politik lulusan Universitas Indonesia (UI), menyebut praktik semacam itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan pelanggaran terhadap tata tertib (tatib) DPRD.
“DPRD itu bekerja berdasarkan hukum dan aturan yang jelas. Kalau ada anggota dewan ditekan hanya karena menggunakan hak pengawasan, itu tindakan yang sangat fatal dan bertentangan dengan semangat demokrasi,” ujar Saiful, mantan Tenaga Ahli Pimpinan DPR RI itu, Selasa (14/10/2025).
Ia menjelaskan, dalam struktur kelembagaan, DPRD memiliki tiga fungsi pokok yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sementara tugas utamanya meliputi pembentukan perda bersama kepala daerah, pembahasan APBD, serta pengawasan kebijakan pemerintah daerah.
“Fungsi itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Karena rakyat menitipkan aspirasi agar diperjuangkan, bukan untuk dibungkam,” tegasnya.
Menurut Saiful, apabila ada oknum anggota dewan yang berupaya membatasi koleganya dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka tindakan itu sudah melanggar Tata Tertib DPRD.
“Tatib bukan pajangan di meja pimpinan, tapi pedoman moral dan hukum bagi seluruh anggota DPRD. Kalau masih ada tekanan terhadap anggota lain, artinya kinerja lembaga itu sudah tidak sehat,” ucapnya tegas.
Saiful juga menilai, kasus semacam ini dapat merusak produktivitas lembaga legislatif secara keseluruhan. “Kalau praktik seperti ini terus terjadi, saya sarankan partai politik segera mengevaluasi kadernya. Karena ini bisa dilaporkan ke Badan Kehormatan di internal DPRD dan ke partai secara eksternal,” tandasnya.
Ia menambahkan, semestinya DPRD menjadi contoh lembaga demokratis yang terbuka terhadap kritik dan fungsi kontrol internal, bukan sebaliknya. “Jangan jadikan kursi dewan sebagai alat kekuasaan, tapi sebagai sarana memperjuangkan kepentingan publik,” pungkasnya.
