SOFIFI, Jhazirah.com- Kebijakan baru yang menetapkan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara menimbulkan gelombang protes. Publik menilai kebijakan tersebut tidak pantas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 247/KPTS/MU/2025, yang mana kala itu dijabat oleh Pj. Gubernur Samsudin A. Kadir. Besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD tahun anggaran 2025 adalah:
- Ketua DPRD: Rp30 juta per bulan
- Wakil Ketua: Rp28 juta per bulan
- Anggota DPRD: Rp25 juta per bulan
Bagi sebagian warga, angka ini sangat mencolok dan dianggap tidak memiliki kepekaan terhadap situasi sosial. “Kami heran, rakyat masih miskin tapi mereka bisa terima puluhan juta hanya untuk rumah. Ini kebijakan yang menyakitkan,” ujar Ketua Harian DPD Persatuan Alumi (PA) GMNI Malut, Mudasir Ishak.
Aktivis mahasiswa juga menilai kebijakan ini mencerminkan buruknya moral politik di daerah. Mereka menyebut DPRD seolah lupa akan amanah rakyat yang memilih mereka.
“Mereka ini bukan wakil rakyat, tapi wakil anggaran! Tunjangan besar-besaran seperti ini mencederai kepercayaan publik,” ucap Mudasir dengan nada keras.
Diketahui, tunjangan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, di saat banyak sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih menghadapi keterbatasan anggaran.
Banyak kalangan menilai keputusan ini harus segera dievaluasi. “Lebih baik anggarannya dialihkan untuk memperbaiki sekolah rusak, membantu UMKM, atau mendukung program pengentasan kemiskinan,” ujarnya
Kemarahan publik diprediksi akan terus meningkat jika Pemprov dan DPRD tidak merespons desakan untuk mencabut kebijakan tersebut. Sejumlah kelompok masyarakat sipil bahkan mulai mempersiapkan aksi protes di Sofifi.
