TERNATE, Jhazirah.com — Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Ikbal Ruray, menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Selasa (28/10/2025). Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tunjangan operasional dan rumah tangga sebesar Rp60 juta per bulan yang diterima seluruh anggota DPRD selama periode 2019–2024.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Ikbal tiba di Kantor Kejati Malut sekitar pukul 12.57 WIT dan baru meninggalkan gedung Adhyaksa pada 18.19 WIT malam. Politisi Partai Golkar itu diperiksa selama kurang lebih lima jam oleh tim penyelidik.
Ikbal tampak mengenakan kemeja panjang berwarna cokelat dan dikawal ajudan serta sopir pribadinya saat memasuki halaman Kejati. Usai pemeriksaan, ia sempat dicegat sejumlah wartawan, namun memilih irit bicara.
“Tanya saja ke penyidik,” ujar Ikbal singkat sembari menuju mobil Toyota Fortuner miliknya yang terparkir di lobi kantor Kejati.
Ketika kembali dimintai klarifikasi apakah pemeriksaannya bersifat formal atau sebatas koordinasi, ia hanya menjawab pendek, “Hanya koordinasi.”
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga, membenarkan kehadiran Ketua DPRD tersebut di kantor kejaksaan.
“Benar, yang bersangkutan dimintai keterangan. Masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.
Dugaan penyimpangan tunjangan ini menjadi perhatian publik setelah muncul laporan internal mengenai besaran dana Rp60 juta per bulan per anggota DPRD yang diterima selama lima tahun masa jabatan.
Kejati Malut kini tengah menelusuri aliran dana tersebut, termasuk mekanisme pencairan dan dasar hukum pemberian tunjangan yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Jika terbukti, nilai dugaan penyimpangan ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah untuk seluruh anggota DPRD selama satu periode.
