HALTIM, Jhazirah – Di tengah tekanan fiskal akibat turunnya alokasi transfer pusat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menolak menyerah. Tahun anggaran 2026 mungkin tak semegah sebelumnya, namun Wakil Bupati Anjas Taher memastikan: pelayanan publik harus tetap berjalan, apa pun kondisinya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Haltim, Senin (10/11/2025), suasana aula terasa serius. Anjas memaparkan angka-angka yang menunjukkan kenyataan berat — pendapatan daerah 2026 hanya Rp935,61 miliar, turun drastis 33,62% dari tahun lalu. Namun di balik itu, ada semangat efisiensi dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“Kita boleh kekurangan anggaran, tapi tidak boleh kekurangan semangat melayani,” tegas Anjas di hadapan anggota dewan.
Penurunan tajam ini, kata Anjas, disebabkan penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sesuai kebijakan fiskal nasional 2026. Meski demikian, Pemkab Haltim bertekad mempertahankan program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Rancangan APBD 2026 mencatat belanja daerah sebesar Rp1,21 triliun, dengan proporsi terbesar untuk Belanja Operasi (Rp764,19 miliar) dan Belanja Modal (Rp298,03 miliar). Defisit anggaran sebesar Rp273,5 miliar akan ditutup dengan SiLPA 2025 sebesar Rp275 miliar.
“Setiap OPD harus memastikan setiap rupiah punya manfaat langsung bagi rakyat,” pesan Anjas.
Ketua DPRD Haltim, Idrus Enos Maneke, turut menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga arah pembangunan tetap pro-rakyat.
“Kami memahami tantangan fiskal ini, tapi pelayanan dasar tidak boleh dikorbankan. DPRD akan terus mengawal pelaksanaannya,” katanya.
Anjas menyebut, tahun 2026 akan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola anggaran dan menumbuhkan kreativitas daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
“Kita harus berinovasi. Bukan hanya menunggu transfer pusat, tapi juga menggali potensi lokal,” ujarnya optimistis.
Meski ruang fiskal menyempit, semangat gotong royong tetap menjadi fondasi. Bagi Pemkab Haltim, pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, tapi panggilan moral untuk tetap hadir di tengah masyarakat — bahkan saat angka-angka menurun.
