TERNATE, Jhazirah– Di tengah derasnya arus investasi tambang di Maluku Utara, kekhawatiran akan dampak lingkungan terus bergema. Dari pesisir Halmahera hingga lembah-lembah kaya nikel, wajah bumi Maluku Utara kian berubah. Di balik geliat ekonomi yang dijanjikan, terselip pertanyaan besar: siapa yang menjaga alam agar tak tersisih di tengah kerakusan tambang?
Pertanyaan itulah yang kini menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Merlisa Marsaoly. Dalam setiap rapat dan koordinasi dengan instansi teknis, Merlisa menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Maluku Utara harus diperketat.
“Prinsipnya, kita menjaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kami berkoordinasi agar perusahaan tambang melaksanakan reklamasi sesuai tujuan dan persyaratan yang telah ditetapkan,” ujar Merlisa dengan tegas, Rabu (13/11).
Ia sadar, di balik angka-angka besar yang ditorehkan sektor tambang, terdapat risiko besar terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Karena itu, menurutnya, pengawasan tak boleh setengah hati.
Dorongan Membangun Laboratorium Lingkungan Sendiri
Salah satu kelemahan utama dalam pengawasan lingkungan di Maluku Utara, kata Merlisa, terletak pada ketergantungan pemerintah terhadap hasil uji laboratorium dari luar daerah. Selama ini, pengujian sampel air, tanah, dan udara harus dikirim ke Manado atau Makassar, yang tak hanya memakan waktu, tetapi juga menghambat transparansi hasil.
“Kami ingin Maluku Utara punya laboratorium sendiri. Selain efisien, potensi PAD juga bisa meningkat. Selama ini, pengujian dilakukan di luar daerah seperti Manado dan Makassar,” ungkapnya.
Keberadaan laboratorium lingkungan di Maluku Utara akan menjadi langkah maju. Selain memperkuat pengawasan, laboratorium ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan instrumen kontrol yang lebih independen terhadap aktivitas perusahaan tambang.
Menegakkan Aturan dan Menjaga Manfaat Bagi Rakyat
Dalam keterangannya, Merlisa juga menyinggung sejumlah perusahaan yang telah dikenai sanksi atas pelanggaran lingkungan, khususnya di wilayah Halmahera Tengah. Ia memastikan bahwa DPRD Malut akan terus mengawal penegakan hukum terhadap perusahaan yang lalai melaksanakan kewajiban reklamasi dan reboisasi.
Namun bagi Merlisa, persoalan tambang tidak semata soal pelanggaran hukum atau kerusakan ekosistem. Ada hal yang lebih penting: memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat di sekitarnya.
“Kami ingin masyarakat di sekitar tambang juga ikut merasakan manfaat ekonomi melalui Perda Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM),” tegasnya.
Baginya, keseimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan. Maluku Utara tidak boleh menjadi daerah yang kaya sumber daya tetapi miskin ruang hidup.
Menatap ke Depan: Alam dan Keadilan Sosial
Dibutuhkan keberanian politik untuk menegakkan aturan di tengah kuatnya tekanan industri tambang. Namun Merlisa yakin, langkah DPRD Malut untuk memperkuat pengawasan dan mendorong pembentukan laboratorium lingkungan sendiri merupakan langkah awal menuju tata kelola sumber daya alam yang lebih berkeadilan.
“Pengawasan bukan berarti anti-investasi,” ujarnya menutup percakapan. “Tapi investasi yang sehat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan ekologis.”
Dalam gema tambang yang mengguncang Halmahera, suara kecil dari ruang paripurna DPRD Malut itu menjadi pengingat: bahwa kemajuan sejati bukan hanya diukur dari berapa banyak nikel yang digali, tetapi seberapa bijak manusia menjaga bumi yang menghidupi mereka.
