TERNATE, Jhazirah — Laporan terbaru SIDEGO Kie Raha 2025 kembali menyoroti ketimpangan serius antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi riil para pekerja di Maluku Utara. Di tengah pesatnya industri nikel yang terus dipuji pemerintah sebagai lokomotif pembangunan, mayoritas tenaga kerja lokal justru terjebak dalam pasar kerja yang timpang, pengangguran yang meningkat, hingga ketidakadilan yang terus berulang.
Peneliti SIDEGO, Mukhtar Adam, menyebut pertumbuhan ekonomi daerah ini hanya dinikmati segelintir elite, sementara masyarakat pekerja kian terpinggirkan. Data laporan menunjukkan bahwa hanya 59,9% angkatan kerja bekerja penuh waktu, sedangkan sisanya bertahan di pekerjaan paruh waktu dengan upah rendah tanpa jaminan sosial.
“Pemerintah sibuk mengklaim keberhasilan pembangunan, tetapi mengabaikan fakta di lapangan. Hidup masyarakat makin berat, sementara investor asing makin sejahtera,” ungkap seorang buruh pabrik nikel di Halmahera Tengah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sektor nikel yang digadang-gadang sebagai motor ekonomi ternyata minim dampak bagi tenaga kerja lokal. Banyak posisi strategis justru diisi pekerja dari luar daerah, sementara pemerintah dinilai tak memiliki strategi peningkatan keterampilan yang jelas bagi pekerja Maluku Utara.
Kondisi semakin memburuk di sektor pertanian—sumber nafkah utama masyarakat desa—yang terus melemah tanpa intervensi berarti. Banyak petani kehilangan lahan dan pekerjaan, lalu bermigrasi ke kota dalam kondisi tanpa keterampilan memadai.
Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2025 mencapai 4,55%, dengan angka pengangguran pemuda lebih tinggi daripada kelompok usia lain. Ketimpangan gender dan ketertinggalan pulau-pulau kecil juga makin tajam, memperlihatkan kegagalan dalam pemerataan pembangunan.
SIDEGO menawarkan solusi melalui program Transmigrasi Lokal Trans Kieraha, yang menekankan pemerataan penduduk, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas SDM di pulau-pulau kecil.
“Trans Kieraha bukan sekadar memindahkan orang, tetapi memindahkan kesempatan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada pendidikan, pelatihan, dan modal usaha,” tegas Mukhtar.
SIDEGO mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera mengambil langkah korektif dan membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif. Tanpa perubahan kebijakan, pertumbuhan ekonomi Malut dikatakan hanya akan menjadi “gemerlap yang menipu”—bersinar di luar, rapuh di dalam.
