TERNATE, Jhazirah — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Diskusi Pengembangan Investasi Sektor Pariwisata di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Ternate. Kegiatan yang digelar di Hotel Batik ini dibuka oleh Kepala Dinas PTSP, Nirwan M.T Ali.
Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain pimpinan OPD Provinsi Maluku Utara, Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, Fakultas Perikanan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Wildlife Conservation Society (WCS), Rare Conservation Ternate, serta para narasumber.
Dalam sambutannya, Nirwan menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah awal strategis untuk mengoptimalkan potensi besar pariwisata bahari Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa kawasan perairan, keanekaragaman hayati laut, terumbu karang, dan budaya maritim merupakan aset utama yang dapat menjadikan Maluku Utara sebagai destinasi unggulan kawasan timur Indonesia.
“Sebagian besar potensi tersebut berada di KKPD yang memiliki nilai ekologis tinggi. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, pelestarian ekosistem, dan pengelolaan berbasis komunitas,” ujar Nirwan.
Forum ini juga membahas diversifikasi investasi daerah. Berdasarkan data, realisasi investasi Triwulan III 2025 mencapai Rp61,99 triliun atau 74,37% dari target Rp83,63 triliun. Angka tersebut masih didominasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor pertambangan logam dasar nikel sebesar 90,96%. Sementara itu, investasi sektor pariwisata masih relatif rendah, yakni Rp3,14 miliar pada tahun 2024, yang sebagian besar terpusat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai.
Nirwan menekankan bahwa forum ini merupakan bentuk keseriusan DPMPTSP dalam memperkuat promosi investasi daerah melalui pendekatan kolaboratif Pentahelix. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang kredibel dan komprehensif, sehingga mampu menarik investor nasional maupun internasional.
IPRO tersebut nantinya akan memuat rincian potensi pariwisata, kelayakan proyek, analisis lingkungan, model bisnis, skema kemitraan masyarakat, hingga mekanisme perlindungan kawasan konservasi.
“Saya berharap forum ini dapat melahirkan pemikiran strategis, kebijakan tepat, dan langkah tindak lanjut konkret. Bersama-sama, mari kita dorong Maluku Utara menjadi destinasi wisata bahari yang unggul dan berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” tutup Nirwan.
