TERNATE, Jhazirah – Forum Kepala Daerah (Kada) se-Maluku Utara yang digelar di Ballroom Gamalama Bela Hotel, Ternate, Rabu (17/12/2025), menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengevaluasi pembangunan 2025 serta menyusun arah kebijakan 2026.
Forum yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Maluku Utara tersebut dipimpin langsung Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta dihadiri para kepala daerah, kepala Bappeda, dan pimpinan OPD strategis lintas sektor.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo menyampaikan sejumlah catatan kritis. Ia menilai waktu pelaksanaan evaluasi pembangunan yang dilakukan menjelang akhir tahun kurang efektif.
“Evaluasi idealnya dilakukan pada awal triwulan IV. Jika terlambat, maka hasilnya sulit memengaruhi perencanaan tahun berikutnya karena APBD kabupaten/kota sudah ditetapkan,” ujarnya.
Ismail juga menyoroti perlunya transparansi alokasi APBD Provinsi Maluku Utara, terutama dalam menjawab kebutuhan strategis daerah. Salah satu yang disorot adalah jalan Payahe–Dehepodo, yang hingga kini belum memiliki kejelasan status pembangunan.
“Ruas jalan ini sangat penting bagi Tidore dan merupakan kewenangan provinsi. Kami berharap pada 2026, APBD provinsi benar-benar memprioritaskan penyelesaiannya,” kata Ismail.
Gubernur Sherly Laos merespons positif kritik tersebut. Ia menyatakan setuju agar forum evaluasi ke depan dijadwalkan lebih awal sehingga dapat berdampak langsung pada kebijakan anggaran.
“Kami sepakat evaluasi harus dilakukan lebih cepat. Dan untuk jalan Payahe–Dehepodo, kami pastikan akan masuk sebagai prioritas pembangunan 2026,” ujar Sherly.
Ia juga mengungkapkan realisasi Dana Bagi Hasil 2025 sebesar Rp195 miliar untuk 10 kabupaten/kota, dengan skema penyaluran bertahap. Sebagian dana telah disalurkan, dan sisanya akan dituntaskan dalam waktu dekat, termasuk tambahan alokasi untuk tahun 2026.
Forum Kada ini menjadi bagian penting konsolidasi lintas pemerintahan dalam memastikan pembangunan Maluku Utara berjalan terarah, adil, dan berbasis kebutuhan riil daerah.
