SOFIFI, Jhazirah – Suasana birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) tengah diwarnai dinamika yang tidak biasa. Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diduga terlibat persaingan internal demi mendapatkan perhatian dan simpati Gubernur Maluku Utara.
Fenomena ini mencuat setelah beberapa persoalan strategis menjadi sorotan publik, di antaranya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Maluku Utara, serta penanganan isu kebencanaan di wilayah Halmahera Barat dan Halmahera Utara. Kondisi tersebut diduga memicu manuver antar pimpinan OPD.
Sumber internal Pemprov Malut yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengungkapkan, pada Jumat (09/01/2026), bahwa sejumlah Kepala OPD terlihat berlomba-lomba tampil paling cepat dan aktif dalam menindaklanjuti setiap arahan Gubernur.
“Ada juga yang sengaja menyampaikan informasi sepihak ke Gubernur, dengan tujuan menjatuhkan OPD lain yang dianggap lebih dekat dengan pimpinan,” kata sumber tersebut.
Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai upaya mencari posisi aman di tengah menguatnya isu pemeriksaan dan evaluasi kinerja OPD.
“Kadang terlihat kontribusi pihak lain dikesampingkan, demi menonjolkan peran pribadi atau instansinya,” tambahnya.
Perilaku tersebut semakin disorot setelah diketahui bahwa beberapa OPD sedang menjalani pemeriksaan oleh tim internal Pemprov Malut. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas LHP BPK Perwakilan Maluku Utara, yang menemukan sejumlah kekurangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja.
Disebutkan, sebagian rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, sementara sebagian lainnya masih belum diselesaikan, meski sifat rekomendasi tersebut kolektif dan mengikat.
Tim internal yang dibentuk khusus kini tengah melakukan verifikasi dokumen dan data dari OPD terkait. Situasi ini diduga membuat sebagian pimpinan OPD semakin intens menunjukkan kinerja demi membangun persepsi positif di mata pimpinan daerah.
Meski demikian, sejumlah kalangan internal mengingatkan bahwa kompetisi kerja seharusnya tetap berada dalam koridor profesional. Jika persaingan berubah menjadi praktik “saling siku” dan mengorbankan kolaborasi, maka hal tersebut justru berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik dan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.
