TERNATE, Jhazirah – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan KPU Provinsi Maluku Utara. Penyerahan dilakukan dalam acara resmi di Auditorium Utama Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Ternate, Kamis (15/01/2026).
Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Malut, Sekretaris Daerah Provinsi, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, jajaran inspektorat, BPKAD provinsi dan kabupaten/kota, serta pejabat BPK RI Perwakilan Malut.
Dalam sambutannya, Sarbin Sehe menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat terjaga jika tata kelola keuangan dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah pondasi yang tidak bisa ditawar dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Sarbin.
Ia menyebut, Pemprov Malut memandang BPK bukan semata sebagai auditor, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun standar pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sarbin juga mengungkapkan bahwa Pemprov Malut terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi sektor pertambangan dan potensi ekonomi lainnya, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
“Kita harus bekerja sama dengan BPK dan semua pihak terkait untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperbaiki sistem pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara Marius Sirumapea menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan 12 LHP kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku Utara selama Semester II Tahun 2025.
Ia menekankan bahwa rekomendasi yang tertuang dalam LHP harus ditindaklanjuti secara serius, bukan sekadar formalitas.
“Kami siap membantu pemerintah daerah memperbaiki pengelolaan keuangan negara, asalkan ada komunikasi yang terbuka dan jujur,” kata Marius.
Ia juga menyampaikan harapan agar perbaikan tata kelola keuangan daerah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan mendorong indeks kebahagiaan Maluku Utara menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Penyerahan LHP ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPK dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
