LHP BPK Dispora Malut Belum Rampung Ditindaklanjuti, Inspektorat Tunggu Keputusan BPK

TERNATE, Jhazirah- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku Utara pada tahun-tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Inspektorat Maluku Utara, Nani Riana Pakaya, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kantor Inspektorat Maluku Utara, Senin (19/01/2026), menyikapi penonaktifan empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Gubernur Maluku Utara.

Nani Riana menjelaskan, sebagian rekomendasi BPK memang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Namun, kewenangan untuk menyatakan apakah tindak lanjut tersebut telah selesai sepenuhnya atau belum merupakan kewenangan BPK, bukan Inspektorat.

“Memang sebagian sudah ditindaklanjuti. Kami hanya menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Saat ini BPK sedang meminta kembali Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ),” jelas Nani.

Ia juga menegaskan bahwa penonaktifan empat Kepala OPD tidak sepenuhnya bersumber dari pemeriksaan BPK. “Itu bukan bagian dari pemeriksaan BPK. Lebih baik ditanyakan langsung kepada Pak Sekda karena beliau yang menjadi ketua tim pemeriksa,” ujarnya.

Menurut Nani, pemeriksaan terhadap empat Kepala OPD tersebut tidak dalam konteks audit atau temuan BPK, melainkan sebatas klarifikasi dan konfirmasi internal.

Saat ditanya apakah seluruh temuan BPK pada sejumlah OPD telah ditindaklanjuti, Nani mengakui bahwa sebagian masih belum selesai. Ia menegaskan bahwa rekomendasi BPK kepada Inspektorat bersifat kolektif.

“Sebagian OPD sudah menindaklanjuti, sebagian belum. Tapi yang berwenang menyatakan selesai atau tidak adalah BPK,” katanya.

Terkait OPD yang belum sepenuhnya menyelesaikan tindak lanjut, Nani menyebut bahwa informasi tersebut lebih tepat ditanyakan kepada Nirwan M.T. Ali, karena temuan tersebut berasal dari masa jabatannya.

“Untuk Dispora, sebagian sudah ditindaklanjuti tapi belum selesai. Sementara Disperindag sudah melakukan tindak lanjut. Namun karena BPK saat ini meminta kembali SPJ, maka keputusan akhir tetap ada di BPK,” pungkasnya.