SOFIFI, Jhazirah.com — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melayangkan teguran keras kepada Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Utara, M. Ronny Saleh, terkait kinerja dalam mengendalikan inflasi daerah.
Teguran tersebut disampaikan menyusul lonjakan angka inflasi Maluku Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi pada Februari 2026 tercatat mencapai 5,85 persen, meningkat signifikan dibanding Januari 2026 yang berada di angka 4,86 persen.
“Tidak boleh ada kenaikan angka inflasi seperti ini. Disperindag memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini dan tidak dapat menyalahkan kondisi luar. Anda harus segera meningkatkan kinerja, bergerak lebih cepat, dan bertanggung jawab penuh untuk menurunkan angka inflasi sesegera mungkin,” tegas Sherly.
Menurutnya, Disperindag Maluku Utara wajib memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok di masyarakat tetap terjaga. Program pasar murah sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah harus berjalan optimal agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata Sherly, telah menyusun rencana distribusi bahan pokok di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara yang akan dirangkaikan dengan kegiatan safari Ramadan. Namun hingga saat ini, pelaksanaannya dinilai belum memenuhi harapan.
“Saya mengharapkan Anda memaksimalkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada agar program pasar murah berjalan tepat sasaran dan lancar. Setiap tindakan harus terukur hasilnya, dan perbaikan harus terlihat dalam waktu singkat,” ujarnya.
Sherly juga menegaskan akan mengambil langkah lebih tegas apabila tidak ada perubahan nyata dalam waktu dekat. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idulfitri agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kita harus memastikan menjelang Idulfitri nanti masyarakat tidak kesulitan akibat tingginya harga barang. Pemerintah provinsi akan memberikan dukungan maksimal, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada Disperindag,” katanya.
“Target penurunan inflasi harus tercapai. Ini adalah keharusan,” pungkasnya.
