Sofifi,JhaziraMU– Pengelolaan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) menghadapi berbagai kendala. Ribuan aset seperti gedung sekolah, peralatan, hingga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum terdata dengan baik, menyebabkan laporan keuangan Dikbud sering terlambat.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut mengungkapkan, masalah ini diperparah oleh banyaknya cabang dinas di bawah Dikbud. “Dikbud dan PUPR termasuk dinas yang sering bermasalah dalam laporan. Untuk Dikbud, kami mencatat sekitar 2.000 masalah, terutama terkait aset sekolah dan BOS,” ujar sumber terpercaya dari BPKAD yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga menyoroti bahwa hingga kini, Dikbud belum menyelesaikan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) untuk dana BOS. Sebagai langkah solusi, BPKAD berencana membuka klinik khusus untuk membantu penyelesaian kendala tersebut.
Peralihan SMA/SMK ke Provinsi Picu Kendala
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dikbud Malut, Ramli Kamaludin, menjelaskan bahwa persoalan aset bermula dari pengalihan pengelolaan SMA/SMK dan SLB dari kabupaten/kota ke provinsi.
“Masalah aset ini terjadi di lima daerah utama—Ternate, Halmahera Selatan, Tidore Kepulauan, Morotai, dan Halmahera Barat. Pendataan masih berlangsung, dan tim aset provinsi sudah bekerja sama dengan tim aset Dikbud untuk mempercepat proses ini,” ungkap Ramli.
Ia mengklaim bahwa 80 persen aset Dikbud telah teridentifikasi, mencakup tiga aspek utama: tanah (KIP A), peralatan seperti komputer dan mebel (KIP B), serta penghapusan aset rusak. “Beberapa aset yang sudah kedaluwarsa sejak 2001 akan dihapuskan, setelah mendapat rekomendasi dari Biro Hukum,” tambahnya.
Dana BOS dalam Pantauan Ketat
Selain persoalan aset, pelaporan dana BOS juga menjadi perhatian serius. Ramli menyebut bahwa sebagian besar sekolah telah menyusun laporan, namun masih ada beberapa yang belum menyelesaikannya.
“Kami terus memantau dan mendorong sekolah untuk menyelesaikan laporan. Progresnya sudah cukup baik, dan kami yakin semua bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.
Sebagai informasi, pengelolaan aset menjadi salah satu fokus utama dalam delapan area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2024. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan.
